Perpustakaan

Judul : Istana Presiden Indonesia
Penulis : M. Alwi, Ph.D, dkk
Penerbit : Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1979, Jakarta
Bahasa : Indonesia dan Inggris
Jumlah halaman : 203
Ringkasan isi :

Indonesia yang luas dengan sejarah masa lampaunya yang panjang dan beragam, mempunyai ratusan istana yang tersebar di berbagai daerah yang dihuni oleh raja-raja yang berkuasa. Tetapi hanya ada enam istana yang dapat disebut sebagai istana Presiden. Keenam istana tersebut adalah Istana Merdeka dan Istana Negara yang terdapat di Jakarta, Istana Bogor di Bogor, Istana Cipanas di Cipanas, Istana Yogyakarta di Yogyakarta dan Istana Tampaksiring di Bali.

Istana Merdeka dikenal sebagai tempat kediaman resmi Presiden serta berperan dalam upacara-upacara kenegaraan. Di Istana Merdeka (dulu bernama Istana Gambir) inilah terjadi peristiwa yang bersejarah pada tanggal 27 Desember 1949. Pada waktu yang bersamaan di Amsterdam Belanda, Jakarta dan Yogyakarta dilakukan upacara pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Walaupun di berbagai tempat di Indonesia diadakan upacara untuk mengikuti pengakuan kedaulatan tersebut, hanya di Istana Gambir / Istana Merdeka diadakan upacara resmi penurunan bendera Belanda dan pengibaran Bendera Merah-Putih.

Sampai buku ini diterbitkan sudah 20 orang yang menjadi tuan rumah Istana Merdeka yaitu 15 orang gubernur Hindia Belanda, 3 orang Saiko Syikikan (Panglima Tertinggi Tentara ke XVI Jepang di Jawa), dan 2 orang Presiden Republik Indonesia.

Istana Negara yang usianya lebih tua sekitar 75 tahun dibanding Istana Merdeka, mula-mula merupakan kediaman pribadi seorang warga negara Belanda biasa bernama J.A. van Braam. Sejak tahun 1816 dipakai sebagai istana para pembesar tertinggi Hindia Belanda, setelah Komisaris Jenderal Belanda G.A.G.P. Baron van der Capellen memilihnya sebagai tempat tinggal. Gedung ini semula dikenal dengan sebutan “Hotel Gubernur Jenderal” karena digunakan sebagai penginapan sekaligus menampung sebagian dari kesibukan Sekretariat Umum pemerintah Belanda. Makin lama dirasa kurang mencukupi sehingga didirikan gedung baru di pekarangan belakang yang menghadap ke Konigsplein (sekarang Medan Merdeka). Gedung baru yang selesai dibangun tahun 1879 inilah yang sekarang disebut Istana Merdeka.

Di istana Negara inilah pemerintah Kolonial Belanda mengambil keputusan-keputusan penting melalui sidang-sidang Dewan Hindia (ketika itu dinamakan Istana Rijswijk). Misalnya rencana Jenderal de Kock menundukkan Pangeran Diponegoro pada masa Gubernur Jenderal Baron van der Capellen atau perumusan tanam paksa / cultuur stelsel pada masa Gubernur Jenderal van den Bosch. Setelah Indonesia merdeka,peristiwa bersejarah yang terjadi antara lain penandatanganan Persetujuan Linggarjati, Selasa 25 Maret 1947.

Istana Bogor dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff dengan mengambil bentuk istana Blenheim, tempat kediaman Duke of Marlborough dekat kota Oxford Inggris. Pada mulanya oleh van Imhoff dimaksudkan sebagai tempat peristirahatan dan diberi nama Buitenzorg. Sampai berakhirnya pemerintahan van Imhoff, pembangunan istana ini belum selesai. Malahan Perang Banten (1750 – 1752) menyebabkan Buitenzorg rusak berat. Yacob Mossel (pengganti van Imhoff) membangun kembali dengan tetap mengambil bentuk semula. Sejak saat itu selalu diadakan tambahan dan perbaikan menyesuaikan dengan kebutuhan. Keindahan istana tersebut makin lengkap setelah tanah di sekelilingnya dijadikan Kebun Raya yang diresmikan tanggal 18 Mei 1817. Kebun Raya ini didirikan atas prakarsa guru besar C.G.C. Reinwardt yang waktu itu menjabat direktur urusan Pertanian,Kerajinan dan Ilmu-ilmu di Hindia Belanda.

Tetapi gempa bumi tanggal 10 Oktober 1834 membuat Buitenzorg dengan Kebun Rayanya rusak berat. Istana yang rusak berat diputuskan untuk dirobohkan, kemudian didirikan bangunan baru. Untuk menghindari kerusakan bila ada gempa lagi, diputuskan hanya dibuat satu tingkat dengan gaya bangunan Eropa abad 19. Bangunan ini selesai tahun 1850. Fungsinya tetap sama yaitu sebagai tempat peristirahatan. Baru pada tahun 1870 ditetapkan sebagai kediaman resmi para Gubernur Jenderal Belanda.

Peristiwa penting bersejarah bagi bangsa Indonesia di Istana Bogor ini adalah penandatanganan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.

Istana Cipanas terletak di daerah kaki Gunung Gede, dibangun oleh van Imhoff sebagai pesanggrahan atau tempat peristirahatan. Daya tarik tempat ini terutama karena ditemukan sumber air panas yang mengandung mineral dan sangat baik untuk kesehatan. Dan sumber air panas tersebut memang banyak dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit Bangunan Istana Cipanas sebagaian besar terbuat dari kayu dan ‘tidak’ megah dibanding istana presiden yang lain.

Seperti pada jaman penjajahan, setelah masa kemerdekaanpun peranan Istana Cipanas “tidaklah” besar seperti istana-istana yang lain. Salah satu peristiwa bersejarah yang pernah terjadi adalah ketika Presiden Soekarno mengadakan sidang tahun 1965. Hasil sidang tersebut adalah menetapkan perubahan nilai uang dari Rp 1000,00 menjadi Rp 1,00. Menteri Keuangan pada waktu itu dijabat oleh Frans Seda.

Istana Yogyakarta atau lebih dikenal dengan nama Gedung Agung adalah pusat pemerintahan Republik Indonesia selama tahun-tahun revolusi yang tergenting dan dapat dikatakan istana pertama presiden Republik Indonesia. Gedung Agung dibangun bersamaan dengan pembangunan Keraton Yogyakarta tahun 1775. Keraton Yogyakarta berdiri akibat perpecahan kerajaan Mataram, yang membagi Mataram menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Gedung Agung semula disebut rumah Residen sampai tahun 1927, kemudian disebut Gubernuran (karena residen sebagai wakil pemerintah Belanda di Yogyakarta pangkatnya dinaikkan menjadi gubernur). Gedung ini pernah diserang pasukan Diponegoro tahun 1825 sehingga Residen Smissaert terpaksa mengungsi ke bentang Rustenberg (sekarang bernama bentang Vredenburg). Pada jaman Jepang, Gedung Agung disebut Tyookan (tempat penguasa pemerintah militer). Beberapa minggu setelah proklamasi gedung ini diserbu Barisan Penjaga Oemeom dari Komite Nasional Indonesia dan namanya dirubah menjadi Gedung Nasional.

Kisah Gedung Agung sebagai istana presiden dimulai tahun 1946 ketika kelanjutan usia Republik Indonesia terancam jika ibukota tetap berada di Jakarta. Tanggal 4 Januari 1946 di malam hari dengan sebuah kereta api Presiden dan rombongan hijrah dari sebuah rumah di Pegangsaan Timur 56 (kediaman Presiden Soekarno dan tempat teks Proklamasi Kemerdekaan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945) ke Yogyakarta. Hanya Perdana Menteri Sjahrir untuk sementara tetap tinggal di Jakarta. Dua hari kemudian Yogyakarta diresmikan sebagai Ibukota Republik Indonesia yang baru. Gedung Agung menjadi kediaman resmi dan dijuluki Presidenan. Pada waktu Agresi Militer Belanda Pertama tahun 1947, Presiden terpaksa diungsikan ke Gunung Wilis, sekitar 120 km dari Madiun sampai terjadi gencatan senjata dua minggu kemudian. Selama itu bila terjadi masalah yang penting kereta api rahasia membawanya ke Yogyakarta di malam hari dan malam itu juga langsung kembali ke Gunung Wilis.

Agresi Militer Belanda Kedua yang dimulai 19 Desember 1948 membuat Presiden Soekarno dan pengikutnya tertawan. Panglima Besar Soedirman sebenarnya sudah membujuk Presiden agar meninggalkan Yogyakarta dan bergerilya tetapi Presiden menolak. Soedirman yang kecewa bersama pasukannya meneruskan bergerilya dan mengambil jalur ke arah tenggara yang masih terbuka serta memegang kendali sebagai pimpinan Angkatan Perang. Sebelum tertawan Presiden (bersama pembesar lain yang diasingkan ke Berastagi dan Bangka) melalui Kementerian Penerangan mengumumkan dua hal penting melalui Radio Republik Indonesia. Pengumuman tersebut yaitu, pertama Belanda telah mulai dengan Agresi Kedua. Yang kedua jika sampai pejabat pemerintahan di Yogyakarta tertawan Belanda, maka Menteri Kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatra ditunjuk untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia, atau jika gagal, Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang sedang berada di India diperintahkan membentuk pemerintahan darurat di luar negeri.

Gedung Agung kembali menjadi istana presiden tahun 1949. Akhir Juni 1949 Belanda mengundurkan diri dari Yogyakarta, dan dua minggu kemudian Jendral Soedirman kembali dari gerilya bersamaan dengan kedatangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara dari Sumatra. Mandat pimpinan negara dikembalikan kepada Presiden Soekarno. Gedung Agung menjadi presidenan hanya sebentar. Bulan Desember 1949 Soekarno dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dan berangkat ke Jakarta, dan peranan utama beralih ke Istana Merdeka. Menjelang Agustus 1950 Gedung Agung berfungsi sebagai istana bagi Acting Presiden Mr. Asaat. Tetapi setelah RIS dilebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beribukota di Jakarta, Gedung Agung dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta. Sejak 1972 Gedung Agung termasuk dalam keluarga istana-istana Presiden.

Berbeda dengan lima istana yang lain (yang merupakan “peninggalan” Belanda), Istana Tampaksiring dibangun sepenuhnya oleh tenaga Indonesia. Dari gagasan Presiden Soekarno, dituangkan ke dalam perwujudan oleh arsitek R.M. Soedarsono dan dilaksanakan di bawah pengawasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum seksi Gianyar Tjokorde Gde Raka. Pembangunannya dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu pertama tahun 1957, kedua tahun 1959 dan selesai 1960. Perbedaan yang paling menonjol adalah bentuknya yang tidak mengikuti gaya barat. Arsitekturnya memberikan kesan keluhuran budaya dan ketenangan kerohanian. Bentuk gedungnya “sederhana” dan funsional, dipadukan dengan arsitektur Bali asli. Istana Tampaksiring dibangun lebih untuk peristirahatan/pesanggrahan bagi presiden atau tamu-tamunya, daripada acara-acara kenegaraan.

Teks : Kusalamani